Jenis Royalti dan Pajak Perusahaan Tambang

Perusahaan tambang internasional yang beroperasi di suatu negara mesti menyetor sebagian pendapatannya kepada negara tuan rumah. Untuk kasus di Indonesia, perusahaan tambang asing seperti Freeport atau Newmont, mesti melakukan hal serupa.

Skema penyetoran ini berbeda dari satu negara ke negara lainnya.  Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 jenis.

Pertama, pemerintah memungut royalti yang didasarkan pada jumlah total produksi. Royalti ini dihitung berdasarkan persentase dari nilai produksi kotor atau bisa juga didasarkan pada volume produksi yang dihasilkan. Sebagai contoh, perusahaan harus membayar 50 ribu rupiah untuk setiap ton bijih yang ditambang.

Ditinjau dari sisi pemerintah, kebijakan macam ini menguntungkan, sebab akan menjamin kepastian jumlah penerimaan negara. Artinya,  negara akan mendapat pemasukan 50 ribu/ton bijih tak peduli berapapun biaya produksi perusahaan.

Akan tetapi ditinjau dari sisi lain, kebijakan ini akan cenderung membuat perusahaan enggan berinvestasi. Saat harga komoditi turun atau biaya produksi membengkak, perusahaan tetap diharuskan membayar jumlah royalti yang sama tanpa keringanan. Dalam kasus tertentu, bisa jadi perusahaan malah rugi karena keuntungan bersih lebih kecil dibanding royalti yang harus dibayarkan.

Tipe kedua, pemerintah memungut pajak penghasilan yang dihitung dari persentase pendapatan setelah dikurangi biaya. Skema semacam ini didasarkan pada kemampuan bayar perusahaan. Jika kondisi perusahaan sedang baik, maka pemasukan pemerintah juga akan baik, begitu pula sebaliknya. Ditilik dari sisi pemerintah, jenis kebijakan  ini kurang menguntungkan karena jumlah pemasukan menjadi fluktuatif dan sulit diperkirakan.

Di lapangan, terdapat beberapa variasi dalam penerapannya. Variasi  terjadi akibat perbedaan definisi atas biaya yang berlainan dari satu negara dengan yang lain. Perbedaan juga terjadi di tataran besar persentase pajak. Ada negara yang menganut persentase tetap ada pula yang progresif (persentase makin besar seiring pendapatan perusahaan yang juga makin besar).

Ketiga, pemerintah ikut serta dalam kepemilikan perusahaan. Pada tipe  ini, pemerintah menjadi pemilik sebagain saham perusahaan. Dengan memegang sebagian saham, pemerintah akan mendapatkan bagi hasil keuntungan (dividen) dari perusahaan tersebut.

Kepemilikan saham oleh pemerintah dinilai menguntungkan jika saham diperoleh dengan harga di bawah harga pasar atau didapat tanpa biaya transaksi. Jika pemerintah mendapat saham dengan harga sama seperti harga pasar, maka sifat kepemilikan ini akan serupa dengan kepemilikan investor umum sehingga tidak mendatangkan nilai tambah bagi pemerintah. []

Tulisan terkait:


Advertisement